Bendera Tengkorak One Piece : Simbol atau Perlawanan?
Permasalahan soal bendera tengkorak dari serial One Piece selalu menuai pro dan kontra. Terkait hal ini, tampaknya terdapat perbedaan cara pandang terhadap simbol, imajinasi, dan kritik sosial. Beberapa tahun lalu, media sosial Gusdurian pernah mengunggah pernyataan bahwa Gus Dur tidak mempermasalahkan bendera seperti ini, selama tidak lebih tinggi dari Merah Putih. Beliau bahkan mengibaratkannya seperti bendera klub sepak bola yang sering berkibar di stadion-stadion.
Artinya jelas, simbol bukanlah ancaman jika maknanya dipahami secara bijak.
Salah satu yang menarik, datang dari Bupati Bantul. Melalui akun Instagram resmi Pemkab Bantul beliau menyatakan bendera One Piece adalah bendera mainan yang terinspirasi dari film kartun. Beliau menegaskan kecuali jika ada gejala yang membahayakan, ia pasti melarangnya. Bahkan, beliau menganalogikan bendera bajak laut itu sama halnya dengan bendera yang bergambar Gus Dur, Mbah Maimun, Presiden, PSIM, dan sebagainya. Artinya, selama tidak mengganggu nilai-nilai norma dan sosial keagamaan, sah-sah saja.
Namun, tidak semua daerah bersikap seperti Bantul. Beberapa pemerintah daerah memilih membungkam, menghapus simbol tersebut dengan dalih “demi kemaslahatan”. Sayangnya, keputusan seperti ini sering kali tidak diiringi dengan pemahaman makna di balik simbol itu sendiri.
Kalau kita tarik kembali ke esensi cerita One Piece, bendera tengkorak itu justru merepresentasikan perjuangan melawan ketidakadilan. Luffy, sang tokoh utama, adalah pemuda gagah berani yang memiliki kekuatan manusia karet dan selalu membawa topi jeraminya. Teman-temannya pun punya kekuatan unik, seperti Zoro dengan pedangnya, Sanji dengan tendangannya, Nami dengan navigasinya, dan lainnya. Bersama, mereka melawan kelompok atau tokoh-tokoh yang tampak kejam dan meresahkan rakyat.
Maka, secara simbolis, bendera bajak laut di One Piece bukan sekadar lambang pemberontakan, tapi juga kritik terhadap ketidakadilan dan solidaritas dengan rakyat kecil.
Dari sini kita bisa belajar, yang patut dikritik bukan “pemerintah” sebagai lembaga, tetapi perilaku para pejabat di dalamnya yang merugikan rakyat. Fenomena bendera tengkorak ini bisa menjadi cermin bagi kita seberapa adil negara ini memperlakukan warganya? Apakah kebijakan dibuat demi rakyat, atau hanya demi mempertahankan kuasa?
Di sinilah pemerintah juga perlu belajar untuk memahami imajinasi rakyat, mendengar aspirasi mereka, dan tidak gegabah dalam menyimpulkan sesuatu yang terlihat tidak penting.Sebagai pemerintah dan juga sebagai rakyat kita butuh kedewasaan dalam membaca simbol dan realitas. Kalau One Piece saja bisa mengajarkan keadilan, kenapa kita justru takut pada benderanya?
Apakah ini benar-benar soal ketertiban, atau ketakutan yang tidak berdasar?
Pimpinan Redaksi Ruang Rakyat
Komentar
Posting Komentar